6 Strategi Pemerintah untuk Pengembangan UMKM 2025 2029

Dalam upaya mendukung pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, memaparkan enam strategi yang akan menjadi fokus pemerintah pada periode 2025 2029.

Rakor ini bertujuan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mencapai target pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi ini.

1. Pendekatan Berdasarkan Kelompok UMKM

Strategi pertama adalah membagi pemberdayaan UMKM menjadi dua pendekatan:

• High touch: Fokus pada UMKM yang memiliki potensi menjadi katalisator perekonomian nasional.
• Low touch: Diperuntukkan bagi usaha mikro dan subsisten untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

2. Peningkatan Skala Usaha dengan Teknologi Modern

UMKM yang memiliki fondasi usaha yang kuat akan didorong untuk mengadopsi teknologi modern. Hal ini dilakukan melalui inisiatif seperti korporatisasi petani dan nelayan, serta pengembangan program Rumah Produksi Bersama.

3. Prioritas pada Sektor Strategis

Pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada sektor agriculture, aquaculture, dan ekonomi kreatif, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

4. Penguatan Research and Development (R&D)

Dukungan penuh akan diberikan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Pentingnya hubungan antara dunia pendidikan dan industri juga ditekankan sebagai faktor pendukung keberhasilan program ini.

5. Skema Kemitraan UMKM dan Usaha Besar

Pemerintah merancang skema kemitraan antara usaha mikro kecil (UMK) dan usaha mikro besar (UMB) untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan dimanfaatkan untuk mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok industri, seperti yang berhasil dilakukan di Korea Selatan dan Jepang.

Saat ini, banyak UMKM di Indonesia masih beroperasi secara soliter sehingga sulit mengakses pasar, teknologi modern, dan pembiayaan.

6. Optimalisasi Belanja Pemerintah untuk UMKM

Melalui kebijakan alokasi 40% belanja pemerintah untuk UMKM, pemerintah berkomitmen mengawal data kebutuhan lembaga pemerintah di LKPP sebagai acuan perencanaan yang mendukung pengembangan UMKM.

Melalui penerapan tujuh strategi ini, pemerintah berharap UMKM dapat menjadi penggerak utama ekonomi nasional dengan kontribusi yang semakin signifikan.